APP dan SMF Dukung Ekonomi Kehutanan Rendah Karbon

Bisnis.com, JAKARTA - Asia Pulp and Paper (APP) dan Sinarmas Forestry (SMF) menegaskan komitmen dalam pemberdayaan hutan yang hijau dan mendukung pengembangan ekonomi kehutanan rendah karbon.

Komitmen tersebut telah diterapkan sejak satu tahun lalu. Tindakan nyatanya adalah pada 5 Februari 2013, APP mengumumkan Kebijakan Konservasi Hutan (FCP) untuk meniadakan deforestasi di seluruh rantai pasokannya.

"Komitmen ini mencakup moratorium pembukaan hutan terhitung 1 Februari 2013, dan dilakukannya penilaian Nilai Konservasi Tinggi [HCV], Stok Karbon Tinggi [HCS], dan Free, Prior and Informed Consent [FPIC] di seluruh area konsesi para pemasok APP," kata Suhendra Wiriadinata, Direktur APP, di sela-sela acara Indogreen Forestry Expo 2014 di Jakarta, Senin (14/4/2014).

Dalam pameran yang berlangsung hingga 14 April tersebut, APP dan SMF ikut membuka stand. Dalam kegiatan itu juga disosialisasikan program pemerintah mengenai pemberdayaan hutan, Low Carbon Economic Forestry Development.

Suhendra menuturkan telah banyak kemajuan yang dicapai. Salah satu yang paling signifikan adalah moratorium pembukaan hutan alam dan lahan gambut masih terus berjalan, dan terbukti efektif.

Sementara itu, penilaian HCV yang dilakukan pada 2,6 juta hektar lahan konsesi pemasok APP di Indonesia, katanya, segera diselesaikan pada kuartal II/2014, dan penilaian HCS akan diselesaikan pada kuartal III/2014. Kedua penilaian ini merupakan aspek yang sangat penting.

Menurut dia, rekomendasi yang dihasilkan dari penilaian itu akan membentuk Rencana Pengelolaan Hutan Lestari yang Terintegrasi, yang akan memungkinkan pihaknya untuk mengelola hutan dan lahan gambut.

"Salah satu pekerjaan utama yang dilakukan adalah mengubah budaya perusahaan dan cara kami beroperasi. Kami telah mengginvestasikan banyak waktu dan usaha untuk menerapkan budaya transparansi dalam perusahaan, melalui berbagai inisiatif baru. Salah satunya online monitoring dashboard, dimana publik dapat mengetahui kemajuan penerapan FCP kami," ungkapnya.

Memasuki tahun kedua penerapan FCP, tambahnya, APP telah mengidentifikasi 4 prioritas penting untuk ditanggapi. Keempat prioritas penting ini adalah isu peruntukan lahan tumpang tindih, isu konflik lahan dengan masyarakat lokal, pengelolaan tingkat lanskap, dan pengakuan pasar.