Bisnis.com, JAKARTA--Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta inspektorat di berbagai level pemerintahan memperketat pengawasan terhadap sistem agar berjalan lebih efektif dan terhindar dari perilaku korup.
Dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah Tingkat Nasional (Rakornasdanas) 2014, JK menuturkan fungsi kontrol merupakan salah satu elemen penting untuk memastikan berjalannya pemerintahan.
Menjalankan fungsi inspektorat diakui JK tidak mudah. Bahkan dibutuhkan tiga kompetensi yang harus dipenuhi, yakni harus mengetahui apa yang diawasi, harus lebih disiplin, dan harus lebih bersih dari yang diawasi.
"Kalau mau menyapu kotoran dengan sapu kotor, tentu tetap kotor, harus sapu bersih," katanya di Kemendagri, Selasa (9/12/2014).
JK berharap inspektorat di berbagai tingkat daerah memperketat pengawasan. Bukan hanya merekomendasikan pemindahan atau pemecatan pegawai tetapi juga mengawasi kinerja sehingga sistem berjalan sesuai standar.
"Kita harapkan otomatis ini meningkat. Bagaimana pengawas meluruskan yang bengkok dan merumuskan perbaikan. Karena kerugian negara bukan hanya kerugian fisik apabila orang korupsi, kerugian negara terjadi kalau kita tidak kerja," tuturnya.
Dengan pengawasan terhadap berjalannya sistem pemerintahan, JK berharap target-target yang dicanangkan pemerintah dapat tercapai. Terutama di sektor pelayanan publik dan perizinan.
"Katakanlah izin harus keluar paling lambat 15 hari atau sebulan itu harus diawasi. Inspektorat bukan hanya mengawasi pelanggaran, melainkan sistem agar berjalan dengan baik," imbuh JK.
Rakorwasdanas 2014 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri tersebut dihadiri oleh sekitar 250 orang yang terdiri dari Wakil Gubernur dan Inspektorat dari berbagai tingkat pemerintahan seluruh Indonesia.
"Karena ada korupsi maka ada pengawas internal. Kalau tidak pengawas internal maka korupsi makin menjadi-jadi. Ada saja masih ada, diperluas, maka pengawasnya harus lebih baik," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
