EDWIN HIDAYAT ABDULLAH: BUMN Harus Genjot Investasi

Edwin Hidayat, Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN, memikul peran penting untuk memastikan 17 perusahaan milik negara berkinerja positif.
Eries Adlin, Lili Sunardi, Surya MS, Thomas Mola | 14 Maret 2016 11:50 WIB
Edwin Hidayat Abdullah. - Bisnis.com

Bisnis.com, JAKARTA — Edwin Hidayat, Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN, memikul peran penting untuk memastikan 17 perusahaan milik negara berkinerja positif. Apa saja kebijakan dan gagasan-gagasannya?

Bisnis mewawancarainya belum lama ini. Berikut petikannya.

Kinerja 17 BUMN yang dikomandoi Anda tahun lalu agak melambat. Kami mencatat laba bersih 17 BUMN itu Rp34,9 triliun atau turun 12% dibandingkan dengan 2014. Faktor apa saja yang membuat laba beberapa BUMN itu tertekan?

Kalau di-breakdown satu-satu, mungkin itu belum termasuk PLN. Pada 2014, PLN untung Rp11 triliun. Pada 2015 masih belum selesai perhitungan karena masih ada perdebatan perhitungan laba rugi di PLN. Ada perdebatan perhitungan karena IPP itu dianggap seperti leasing.

Nah, kalau itu dianggap leasing maka segala macam aset IPP itu masuk dalam balancing-nya PLN. Padahal, PLN utangnya dalam dolar, kalau itu masuk dalam perhitungan PLN maka akan mengakibatkan kerugian valas. Itu masih dalam pembahasan, mungkin laporan laba rugi yang dilihat itu karena ada kerugian valas.

Memang market agak sedikit kurang bagus tahun lalu, ada sedikit koreksi terutama energi; oil and gas. [Laba bersih] Pertamina, misalnya, turun US$1,5 miliar tapi [kalau dikonversi] ke rupiah naik, PGN secara dolar turun, secara rupiah tidak banyak terkoreksi, yang lain-lain tidak terlalu berdampak .

Target tahun ini Rp40,8 triliun. Apa saja upaya untuk mencapai target itu?

Kementerian punya tiga BUMN besar yang berkontribusi sekitar 50%-an revenue Kementerian BUMN yakni dari sektor energi. Kalau profit, memang ada bank yang profitnya besar, tapi kalau dari sektor energi itu bertumpu pada Pertamina dan PLN. Tahun ini, proyeksi memang ada kerugian valas, kemudian PLN harus lakukan efisiensi, kemudian lakukan energy mix sehingga keluarkan komponen yang mahal-mahal itu, dan tahun ini PLN akan untung.

Pertamina juga bisa mengatur kinerjanya, walaupun kinerja Pertamina ini kita agak khawatir dengan harga minyak yang saat ini sekitar US$30 per barel. Ini memang agak menekan. Secara neraca, Pertamina, PGN, dan PLN baik. PLN setelah revaluasi, asetnya meningkat menjadi Rp1.100 triliun lebih, saya kira secara neraca cukup baik. Ada yang kecil-kecil yang masih berjuang tetapi dengan program pemerintah menggenjot kelistrikan maka BUMN yang kecil-kecil ini bisa berperan.

Logistik masih bagus, malah meningkat. PT Pos Indonesia (Persero) tahun lalu kurang baik, lalu ada pergantiann manajemen, sehingga tahun ini akan baik.

Setelah revaluasi, berapa peningkatan aset perusahaan BUMN tahun lalu ?

Setelah revaluasi mungkin hampir menyentuh Rp2.000 triliun, PLN saja sudah Rp1.100 triliun, Pertamina sekitar Rp700 triliun, kemudian ada investasi besar-besaran di PLN dan pertamina.

Bagaimana dengan target pajak tahun ini?

Tahun ini harapannya meningkat. Kalau dari volume transaksi naik, pajak akan naik. Kemudian dividen policy nanti terkait dengan usaha pengembangan kami. Kalau mau berkembang tanpa PMN, mau tidak mau dividen harus kami tahan dulu. Terkait dengan policy itu kami harus konsutasi terlebih dahulu dengan Kementerian Keuangan.

Pajak dari PLN besar, revaluasi saja sudah besar. Transaksi Pertamina memang paling tingggi, lebih dari US$40 miliar revenue, sehingga pajaknya tinggi juga.

Apa saja penajaman kebijakan untuk mendukung kinerja 17 BUMN itu?

BUMN yang di bawah saya ialah energi, logitik, kawasan dan pariwisata. Energi ini memang menjadi salah satu Nawacita untuk ketahanan energi. Artinya, energi itu harus didapatkan secara reliable, supply yang berkesinambungan. Kemudian harus affordable atau tejangkau.

Beberapa tahun ke depan, kita akan melihat banyak investasi di sektor energi ini.

Pertamina saja misalnya, kami anggarkan tahun ini lebih dari Rp60 triliun atau Rp70 triliun untuk capex, atau sekitar US$5 miliar. PLN lebih besar lagi karena ada program 35.000 MW. Kalau itu diselesaikan semua, ditambah IPP plus transmisi maka totalnya bisa mencapai Rp1.200 triliun dalam empat tahun ke depan.

Artinya, kami harus menggenjot investasi, tapi investasi ini bukan hanya masalah spending tapi juga harus terkalkulasi tidak boleh rugi. Bukan berarti, BUMN ini hanya mencari untung, BUMN perlu uang tapi BUMN juga agen pembangunan. Artinya, kami harus bisa masuk ke area yang tidak dimasuki swasta dan korporasi.

Untuk sektor energi, kami ga boleh lihat semata-mata misalnya orang lain ketika investasi, return harus 30%-40%, kalau Pertamina dengan program upgrading kilang ini, ya akan mulai 2016.  Kami upayakan mencapai level yang secara finansial mandiri. PLN tahun lalu sudah tanda tangan kontrak sekitar 17.000 MW, tahun ini sign contract sekitar 18.000 MW lagi.

Investasi memang butuh waktu dan kami harapkan ada perkembangan ekonomi. Kami agak cemas dengan harga minyak kemudian ekonomi agak lambat, agak sulit kami kerek profitabilitas perusahan energi. PLN memang untung karena bahan baku jadi murah tapi tidak bisa menaikan tarif, harga jual listrik tidak bisa naikin sembarangan.

Menurut saya BUMN tidak bisa dilihat dari profit saja tapi creating total value yang diciptakan BUMN ini seperti apa. Kalau dibilang gara-gara penambahan 20.000MW, PLN tertekan revenue-nya, PLN kok merugi tapi value yang ditetapkan PLN itu yang penting.

Sejauh ini bagaimana persiapan untuk holding company terutama di sektor energi dan logistik?

Logistik memang program kami dan sudah masuk paket ekonomi IX, gimana caranya untuk persiapan kompetisi MEA supaya produk UKM ini, baik itu bawang, manggis dari desa, yang selama ini susah masuk ke kota atau ekspor, dengan satu sistem terintegrasi trading dan logistik antara perdagangan dan e-commerce bisa kami keluarkan. Sekarang masih prototipe untuk bawang, manggis, dan kelapa di Bitung.

Kami ingin bagaimana caranya kelapa di Bitung itu bisa ekspor ngga usah lewat Jakarta tapi langsung dengan syarat terjaga kesegarannya. Kemudian kami upayakan juga bagaimana harga bawang lokal tidak mahal. Karena sistem logistik mahal dan high transaction cost, yakni tidak ada informasi ketersediaan bawang di desa, akibatnya banyak mata rantai.

Misalnya, kalau dikembangkan sistem, orang di Yogyakarta dan Surabaya dengan one klik bisa mengetahui ketersediaan bawang itu di mana saja. Nah, dari situ kita masuk ke sistem trading, dia beli dan logistik sudah terintegrasi mulai dari packaging, transportasi, gudang, sampai delivery. Ini perlu sinergi BUMN mulai dari PT Pos, Bhanda Ghara Reksa (BGR), ada juga perusahaan trading supaya barang itu bisa kita keluarkan, create market dengan sistem logistik yang terintegrasi.

Dari total GDP kita kurang lebih Rp10.000 triliun, Rp1.800 sampai Rp2.000 triliun itu buat logistik. Padahal bisa ditekan. Kami targetkan harus turun 1% sampai dengan 3% pada tahun ini. Jadi, lebih banyak creating value, misalnya bawang ini dibuat dalam topless keren dan terjaga kesegarannya, manggis kita bisa ekspor dengan packaging delivery terintegrasi.

Bagaimana untuk sektor pariwisata?

Untuk pariwisata ini menarik. Ada tiga hal penting yakni pertama terkait dengan accessibitility; kemudahan menjangkau, konektivitas yang akan melibatkan Garuda, Pelni, Kereta Api. Kedua, attraction terkait dengan destinasi seperti Borobudur, Bali, Raja Empat. Ketiga, amenities,hal yang wajib ada seperti hotel, restoran, klinik, tempat belanja.

Ketiga hal ini kita harus kembangkan bersama-sama. Selama ini, Garuda ya jalan sendiri, punya anak usaha hotel Aerowisata, Nusa Dua kita punya sudah jadi, dia kerja sendiri, tinggal jadi service provider buat hotel-hotel di situ, TWC (PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambadan dan Ratu Boko) juga begitu, kerja sendiri.

Borobudur itu setiap tahun sudah jutaan orang yang datang ke sana. Kita tidak memiliki sistem pengelolaan terintegrasi. Makanya, saya bilang kalau belum terintegrasi itu kita ngomong wisata, kalau bicara pariwisata itu kita berbicara struktur secara keseluruhan.

Saya sudah kumpulkan semua BUMN pariwisata tahun lalu, kami harus siapkan semuanya terintegrasi accessibitility, amenities, dan join promotion. Misalnya, hotel sudah kami hubungkan dengan Garuda, paket wisata dengan hotel sudah ada link. Dengan Garuda, misalnya, dengan boarding pass Garuda mendapat diskon, ke Borobudur dapat diskon, membuat join portal untuk share informasi pariwisata Indonesia, kemudian travel advice, how to get there? Itu sudah dikembangkan juga dan diluncurkan akhir Februari lalu.

Satu lagi yang kami buat ialah national hotel chain, misalnya Hotel Indonesia punya 12 hotel, Aerowista punya enam hotel, Patra Jasa punya delapan hotel, sehingga total menjadi 26 hotel. Sayangnya semua jalan sendiri-sendiri maka mana bisa efisien. Gimana kita bakal punya standar servis yang sama. Bagaimana kita mau jual image, karena wisata ialah menjual persepsi, orang datang itu ada yang karena cultural heritage, alam, dan macam-macam lainnya.

Dengan memiliki 26 hotel, kita harus kembangkan strategi supaya semua harus memiliki visi yang sama untuk kembangkan pariwisata, punya service level yang sama, kemudian resource sharing. Misalnya, Patra Jasa, dia kuat di supply chain, Aerowisata di training human reseurce dan sistem, kemudian training bareng, rekrutmen bareng.

Presiden Jokowi juga cukup gencar untuk kembangkan kawasan wisata. Keterlibatan BUMN seperti apa?

Tujuan kami ialah menjadi world class operator. TWC, misalnya yang orang kenal hanya taman wisata candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko. Kami buatkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan/RJPP yang baru, bussiness plan-nya ialah bahwa tidak hanya ngurusin ketiga candi tetapi warisan budaya Indonesia yang heritage. Prioritasnya di Yogyakarta, Solo, dan Semarang.

Menariknya, TWC ini memang profesinya ialah manajemen promosi wisata, tapi ada [BUMN] yang sebenarnya bukan profesinya tapi karena punya aset yang menjadi lokasi wisata jadi dia ikut ngurus, seperti PT Kereta Api Indonesia yang punya Lawang Sewu, Museum Kereta Api Ambarawa, PTPN IX punya Kampoeng Kopi Banaran.

Banyak aset BUMN yang bisa menjadi warisan budaya karena aset itu memiliki cerita. Cerita bukan yang hanya 10 atau 20 tahun tapi ratusan tahun bahkan ribuan. Pariwisata itu konstruksi persepsi, kalau kita bisa jual peninggalan sejarah ini dengan cerita yang benar, menarik, itu suatu potensi yang luar biasa.

Bagaimana kerja sama BUMN dengan pemerintah daerah?

Ya memang perlu koordinasi yang lebih baik karena pariwisata ini penyumbang tenaga kerja yang baik dengan biaya yang lebih murah jika dibandingkan dengan industri lain. Memang perlu kerja sama BUMN, pemda, dan masyarakat.

Kalau kita bilang kita mau nambah tenaga kerja 1.000 atau 2.000 orang di bidang pengeboran minyak maka mahal sekali berapa ratus dolar kita harus keluarkan untuk itu.

Kalau di pariwisata, misalnya Lawang Sewu, yang cuma renovasi tidak begitu besar, tempelkan cerita lalu berapa banyak tenaga kerja yang terserap mulai dari jual tiket hingga pedagang-pedagang lainnya. Pak Rizal Ramli mengatakan investasi satu tenaga kerja di pariwisata itu tidak lebih dari US$3.000. ()

Biodata Edwin Hidayat Abdullah

Riwayat Pendidikan:

2008 – 2009, IDEAS Fellow, MIT Sloan School of Management, USA
2005, MPM, Lee Kuan Yew Fellow Programme, NUS, Lee Kuan Yew School of Public Policy, Singapore,
2004, Fellow Programme, Harvard Kennedy School of Government, USA
1995, Faculty of Economics, Gadjah Mada University, Yogyakarta
 
Riwayat Pekerjaan:

2015—sekarang, Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata, Kementerian BUMN
2003, Independent Commissioner of PT Bumi Serpong Damai Tbk.

Sumber : Bisnis Indonesia, Senin (14/3/2016)

Tag : bumn, EDWIN HIDAYAT ABDULLAH
Editor : Fatkhul Maskur

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top