Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

PERJANJIAN KINERJA: Wajib Disusun Instansi, Uni Kerja dan SKPD

Penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang dengan tingkatan
Ismail Fahmi
Ismail Fahmi - Bisnis.com 29 April 2014  |  10:08 WIB
Kantor pelayanan pajak. Istansi, Uni Kerja dan SKPD wajib susun kinerja - JIBI
Kantor pelayanan pajak. Istansi, Uni Kerja dan SKPD wajib susun kinerja - JIBI

Bisnis.com, JAKARTA--Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 21 April 2014 lalu, telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pendatanganan Perpres tersebut dilakukan guna melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006

Menurut Perpres tadi, penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang dengan tingkatan:

a. Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja (yaitu unit instansi pemerintah yang melakukan kegiatan pencatatan, pengolahan, dan pelaporan data Kinerja);

b. Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi (unit instansi pemerintah pusat yang melakukan pencatatan, pengolahan, pengikhtisaran, dan pelaporan data kinerja tingkat eselon 1); dan

c. Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga (unit kerja kementerian negara/lembaga yang melakukan pencatatan, pengolaan, pengikhtisaran, dan pelaporan data Kinerja tingkat kementerian negara/Lembaga.

“Kementerian Negara/Lembaga yang memiliki instansi vertikal di daerah menetapkan entitas selaku koordinator penyusunan Laporan Kinerja satuan kerja di wilayah yang bersangkuan,” bunyi Pasal 3 ayat (2) Perpres itu sebagaimana dilansir laman Setkab, Selasa (29/4/2014).

Adapun penyelenggaraan SAKIP pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerj SKPD.

Penyelenggaraan SAKIP itu meliputi: a. Rencana strategis; b. Perjanjian Kinerja; c. Pengukuran Kinerja; d. Pengelolaan data Kinerja; e. Pelaporan Kinerja; dan, f. Review dan evaluasi Kinerja.

Disebutkan dalam Perpres ini, Kementerian Negara/Lembaga menyusun rencana kerja sebagai dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan. SKPD pun menyusun recana strategis sebagai dokumen perencaan untuk periode 5 (lima) tahunan..

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Perjanjian kinerja
Editor : Ismail Fahmi

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top