Bisnis.com, SINGAPURA — Perbaikan kualitas sumber daya manusia di antara negara anggota Asean tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah melainkan pula pelaku bisnis. Ada sejumlah cara yang bisa ditempuh untuk menekan skills gap yang ada; pelatihan dan pendidikan, penguatan sekolah kejuruan, pendalaman departemen riset dan pengembangan (R & D), dan lain-lain.
Apakah hal itu cukup? Mana yang semestinya menanggung tanggung jawab lebih besar, pemerintah atau pengusaha? Hal ini menjadi bagian pembahasan dalam simposium tentang kesiapan pasar tenaga kerja menghadapi arus bebas MEA oleh J.P. Morgan dan Asia Society di Singapura, Jumat (13/11/2015).
Simak pandangan pelaku bisnis Emirsyah Satar selaku Chairman MatahariMall.com dan mantan CEO Garuda Indonesia dalam petikan wawancara bersama Bisnis berikut ini.
Bagaimana menurut Anda, apakah skills gap ini cukup dengan diklat dan penguatan sekolah kejuruan?
Tidak cukup. Menurut saya itu hal yang positif tetapi masalahnya adalah bagaimana kita bisa menciptakan human capital yang sesuai dengan kebutuhan [dunia usaha].
Hal itu membutuhkan kerja sama sejauh mana antara pemerintah dan dunia usaha?
Kerja sama pemerintah dan dunia usaha penting sekali. Jangan sampai 20% anggaran APBD untuk pendidikan hanya melahirkan SDM yang tidak sesuai dengan dunia usaha. Karena, dunia usaha adalah pendorong roda perekonomian.
Dengan skills gap di Indonesia, yang lebih mendesak untuk ditangani softskills atau keterampilan teknis?
Lebih banyak sebetulnya techical. Tapi balik lagi, teknisnya ini di jenjang mana. Saya ingin garis bawahi untuk atasi ini [skills gap] pemerintah harus merangkul dunia usaha agar bisa diciptakan human capital lebih bagus sesuai dengan yang dibutuhkan.
Contoh yang pernah Anda lakukan untuk menangani skills gap di lapangan seperti apa?
Sebagai contoh, saat di Garuda, kami bekerja sama banyak dengan sekolah penerbangan. Karena saat itu banyak dibutuhkan pilot sehingga dengan pasti siswa itu kalau lulus sudah ada pekerjaan. Jadi ini yang perlu dilakukan oleh kita semua.
Kalau dalam konteks MEA, di tengah permasalahan skills gap tersebut, pemerintah sebetulnya menjalankan sertifikasi profesi untuk berusaha menghalau arus masuk tenaga kerja asing dan meningkatkan kompetensi pekerja lokal. Apakah ini cukup?
Sertifikasi memang penting. Tapi masalahnya sekarang institute mana yang memberikan. Kualitas institutnya harus benar-benar baik. Sertifikasi itu bagus, karena paling tidak kita jadi tahu sejauh mana kapasitas seseorang.
Selain sertifikasi, kompetensi juga bisa ditingkatkan melalui pendirian pusat riset dan pengembangan (research and development / R & D). Sejauh mana R & D digarap serius di Indonesia?
Pemerintah kan juga punya budget, bagaimana bisa itu dimanfaatkan. Contoh di negara lain, R & D, perusahaan juga melakukan R & D. Tapi kalau di negara maju R &D itu dilakukan sebagian besar didukung pemerintah. Kalau kita belum. Padahal hasilnya juga bisa dinikmati semuanya.
