Bisnis.com, SURABAYA — Pemerintah mendukung koperasi sebagai penyalur kredit usaha rakyat dengan syarat dilakukan perbaikan kualitas badan usaha ini.
Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga di Surabaya, Senin (25/1/2016), mengaku tak menutup mata atas tidak berimbangnya kualitas dan kuantitas koperasi di Indonesia. Oleh karena itu, harus ada reformasi total terhadap tubuh koperasi di Indonesia dengan rehabilitasi, reorientasi, dan pengembangan.
Saat ini secara keseluruhan terdapat 209.000 koperasi di Indonesia. Tapi Kementerian Koperasi dan UKM hanya memasukkan 147.000 di antaranya ke dalam pusat data mereka. Adapun koperasi yang tidak aktif sedikitnya berjumlah 42.000 unit.
Koperasi-koperasi yang tidak aktif selayaknya memang dibubarkan. Keberadaan koperasi yang tidak aktif dinilai bisa mencoreng wajah koperasi yang aktif. Dan bagi mereka yang beroperasi secara aktif perlu dibina lebih lanjut guna mempertahankan citra yang sudah baik.
“Survei mengatakan masyarakat masih berkeinginan keras untuk berkoperasi, tetapi perlu penjaminan dan bagaimana mengubah citra mereka dari tidak jelas menjadi jelas,” ujar Puspayoga dalam acara Percepatan Penyaluran KUR 2016 dan Pengembangan Kewirausahaan.
Itulah yang dimaksud dengan konsep rehabilitasi, selanjutnya adalah reorientasi. Indonesia tidak boleh lagi memandang koperasi dari keunggulan kuantitasnya. Sekarang ini dengan kuantitas yang besar tidak disertai dengan kualitas yang baik.
Buktinya, imbuh Puspayoga, kontribusi koperasi terhadap PDB sejak dulu tak kunjung beranjak dari 1,7%. Padahal Amerika Serikat yang terkenal dengan prinsip ekonomi kapitalisnya, menaungi sekitar 100 koperasi terbaik kelas dunia.
Adapun aspek pengembangan berkenaan menselaraskan berbagai regulasi yang tampak kurang bersahabat dengan tumbuh kembang koperasi. Sebagai contoh, sekarang di sektor pertanian untuk pupuk bersubsidi sudah bisa disalurkan kembali oleh koperasi unit desa.
Pengembangan yang lebih luas ialah dengan membuat mereka lebih mandiri dan melebarkan sayap. Puspayoga mencontohkan, koperasi yang aktif serta baik manajemen maupun omzetnya dihimpun dan dijembatani agar bisa membeli saham di bursa efek.
“Koperasi memang badan usaha yang diminati untuk kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, BUMN, swasta dan koperasi harus berjalan bersama,” katanya.
Bagi koperasi dan bank perkreditan rakyat atau LKNB lain dapat melakukan penyaluran KUR dengan linkage channeling. Artinya, penyaluran KUR melalui lembaga linkage, yakni lembaga linkage berhak mendapatkan fee sesuai kesepakatan bisnis.
Sejauh ini penyaluran KUR didominasi oleh tiga bank, yaitu BRI sebesar Rp67,5 triliun, Mandiri Rp13 triliun, dan BNI Rp11,5 triliun. Adapun bank pembangunan daerah (BPD) menyalurkan Rp2,5 miliar, bank umum lain Rp4 triliun, sedangkan lembaga keuangan nonbank Rp1 triliun.
