Bisnis.com, JAKARTA - Penyebaran SARS-CoV-2, virus yang menyebabkan Covid-19, makin menggila.
Di seluruh dunia, jumlah korban jiwa mencapai 3.805 orang hingga sejak kasus virus mematikan ini pertama kali mengemuka di Wuhan, China, pada akhir Desember 2019. Secara jumlah kasus, China tetap mencatat angka terbesar dengan 80.703 kasus, namun peningkatan jumlah kasus terbesar terdapat di Italia dengan 1.492 kasus dan menjadikan total kasus infeksi mencapai 7.375 di negara tersebut. Virus ini juga telah meluas ke 102 negara lainnya di dunia.
Covid-19 juga makin mengganas karena jumlah negara yang terjangkit terus bertambah. Termasuk Indonesia, total ada 79 negara di dunia yang sudah melaporkan Covid-19.
Perkembangan itu membuat berbagai negara mulai menyiapkan antisipasi. Tidak terkecuali Indonesia. Selain dari China, pemerintah pun membatasi pergerakan manusia dari Iran, Italia, dan Korea Selatan.
Khusus untuk menjaga stabilitas ekonomi, Presiden Jokowi sudah memberikan empat arahan dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Selasa, 25 Februari 2020. Salah satu perintah kepala negara adalah mempercepat belanja kementerian dan lembaga serta realisasi belanja APBD di daerah masing-masing. Lalu, seberapa efektif langkah itu demi mempertahankan laju perekonomian dalam negeri? Apa tantangan-tantangan yang harus diselesaikan?
Kebijakan fiskal
William Henley Founder IndoSterling Group menyebutkan APBN merupakan salah satu instrumen penting dalam perekonomian tanah air. Tidak sebatas kepada neraca dari sisi pendapatan dan belanja semata, APBN juga memiliki beragam fungsi.
Salah satu fungsi penting APBN adalah stabilisasi. Apa maknanya? Artinya anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental ekonomi.
Di saat-saat seperti sekarang, APBN berfungsi sebagai counter cyclical. Apabila tahun lalu dipicu oleh ketidakpastian perekonomian global seiring perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China hingga ancaman resesi di berbagai negara, maka tahun ini faktor pendorong adalah penyebaran SARS-CoV-2, virus yang menyebabkan Covid-19.
Sebagaimana dituliskan di awal, Presiden sudah meminta agar K/L mempercepat realisasi belanja. Maklum, dari total anggaran K/L Rp 909,6 triliun, realisasi per 31 Januari 2020 baru mencapai Rp 40,6 triliun atau lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun lalu yang tercatat Rp 44,1 triliun.
Sementara secara kumulatif, realisasi belanja negara per 31 Januari 2020 baru mencapai Rp 139,8 triliun atau 5,5 persen dari total anggaran belanja negara. Realisasi ini juga lebih rendah ketimbang awal tahun lalu yang tercatat Rp 153,9 triliun.
Peran APBD dan Dana Desa
Selain belanja K/L, APBD pun menjadi tulang punggung dalam perekonomian nasional. Namun demikian, masalah terkait APBD kerap lebih rumit dibandingkan dengan APBN.
Apabila kita membicarakan APBD, maka mau tidak mau akan berkaitan dengan Dana Desa. Tahun ini, alokasi anggaran program andalan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin itu mencapai Rp72 triliun. Nominal itu tentu tidaklah sedikit. Namun, masih ada kendala yang membelit penyaluran Dana Desa. Mulai dari pembahasan APBD yang mandek hingga kapasitas aparatur pemerintahan di desa.
Solusi apa yang bisa dilakukan? Kementerian Keuangan bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dapat menginisiasi studi banding ke desa-desa yang sukses mengelola Dana Desa. Sukses ini dalam arti desa-desa itu tidak hanya menggunakan Dana Desa untuk membangun infrastruktur seperti jalan desa saja, tapi juga untuk hal-hal lain.
Ambil contoh Desa Cigelam, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Di sana, penyediaan air minum menjadi core business BUMDesa setempat. Kalau Desa Umbul Ponggok, Klaten, Jawa Tengah, tentu sudah tidak diragukan lagi kesuksesannya mengelola Dana Desa.
Pada akhirnya, dia berharap akselerasi belanja K/L maupun APBD dapat mendorong perekonomian nasional. Apalagi di saat penyebaran SARS-CoV-2, virus yang menyebabkan Covid-19, kian masif, dibutuhkan peranan anggaran pemerintah.
Dari anggaran pemerintah, maka kegiatan swasta dan masyarakat secara umum pun tergerak. Dengan demikian, paling tidak, pertumbuhan ekonomi tidak terkoreksi terlalu jauh hingga ke kisaran 4,7% seperti yang diproyeksikan sejumlah kalangan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
