Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menekankan pentingnya UMKM di pedesaan mengenal dampak positif transaksi keuangan digital.
Ketua Umum Apdesi Anwar Saddat menjelaskan beberapa dampak positif dari digitalisasi pembayaran UMKM, antara lain memperluas hubungan dengan konsumen, lebih ekonomis dalam memasarkan produk, meminimalkan potensi kehilangan uang receh, hingga membuat transaksi dan pencatatan keuangan menjadi lebih efisien.
Namun, Anwar juga mengakui masih banyak hal yang perlu dievaluasi dan ditingkatkan agar digitalisasi UMKM di tingkat desa lebih merata dan dirasakan oleh seluruh warga dan perangkat desa.
"Jadi masih jauh dari sempurna, karena masih banyak yang belum bisa pakai aplikasi. Tapi kita tidak pesimistis, kita terus kasih motivasi khususnya kepada kepala desa agar fokus UMKM di desa melek soal pembayaran digitalisasi," kata Anwar saat dihubungi, Jumat (14/6/2024).
Beberapa hal yang menurut Anwar perlu ditingkatkan adalah sumber daya manusia (SDM), infrastruktur jaringan internet, anggaran di tingkat desa, hingga dukungan penuh dari pemerintah pusat sampai daerah.
"Kalau sekarang perkembangan digitalisasi UMKM masih lebih terlihat lebih maju di wilayah Pulau Jawa saja. Kita berharap kalau SDM, anggaran dan infrastruktur jaringan terintegrasi, ini bisa sempurna." kata Anwar.
Baca Juga
Anwar mengakui terkait anggaran untuk program digitalisasi di tingkat desa sempat terhambat karena banyak terpakai untuk dana darurat seperti Covid-19. Ia berharap saat ini anggaran untuk program tersebut bisa lebih optimal.
Selain itu, Apdesi, kata Anwar berharap adanya penyatuan data yang lebih terintegarasi demi menopang program digitalisasi UMKM di desa.
"Kemarin kan kita lihat data bansos untuk di desa masih beda-beda tiap kementerian dan lembaga. Dengan adanya data yang terpadu pasti lebih mudah untuk melakukan akselerasi digitalisasi UMKM di desa," katanya.
Dalam waktu dekat, Anwar mengatakan ide percepatan digitalisasi pembayaran UMKM bakal dibahas di Rakernas APDESI yang akan digelar di Bali akhir Juli 2024 dan mengundang Presiden, Kementerian dan seluruh stakeholder di tingkat desa seluruh Indonesia.
Senada, Direktur PT Trans Digital Cemerlang (TDC) Indra selaku wakil perusahaan di bidang teknologi keuangan digital, menilai digitalisasi transaksi menjadi keharusan bagi setiap UMKM pedesaan, di tengah pengembangan teknologi komunikasi terkini yang semakin canggih.
"Digitalisasi transaksi keuangan UMKM di desa-desa bentuk dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Tentu sebagai perusahaan fasilitator transaksi keuangan digital saya mendukung hal itu," ujar Indra.
Indra mengatakan pihaknya selaku penyedia jasa pun senantiasa melakukan sosialisasi sistem transaksi digital demi terciptanya pemerataan tingkat literasi, bekerja sama dengan beberapa komunitas UMKM di Indonesia.
Sosialisasi transaksi keuangan digital mulai dari kualitas perusahaan seperti kepemilikan ISO 9001:2015 tentang manajemen mutu, ISO 37001:2016 Tentang Sistem Managemen anti Penyuapan, dan ISO 27001:2022 tentang sistem keamanan Informasi.
Sebagai gambaran, TDC sendiri memiliki tiga produk yakni M2PAY, MEbook dan Posku Lite. Ketiganya menyediakan metode pembayaran dan pemantauan transaksi, system informasi terintegrasi, dan kemudahan pencatatan toko dan bistro.
"Kami sudah proteksi dengan ISO itu dan tergabung dengan Asosiasi Fintech Indonesia. Penting buat UMKM di desa mengetahui jati diri perusahaan penyedia sistem transaksi digital karena itu bagian dari proteksi untuk mereka sendiri sebagai pengguna," tambahnya.
Menurutnya, di tren tergambar dari data Bank Indonesia (BI) terkait nilai transaksi perbankan digital (digital banking) pada Januari 2024 tercatat sebesar Rp5.335,33 triliun atau tumbuh 17,19 persen secara tahunan (yoy). Nilai transaksi uang elektronik (UE) pun meningkat 39,28 persen yoy mencapai Rp83,37 triliun.
Sementara itu, nominal transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) tumbuh 149,46 persen yoy mencapai Rp31,65 triliun, dengan jumlah pengguna 46,37 juta dan jumlah merchant 30,88 juta, yang sebagian besar merupakan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
