Bisnis.com, JAKARTA - Elon Musk menajdi miliarder yang kehilangan kekayaan terbesar di dunia sepanjang 2025 berjalan. Namun posisinya sebagai orang terkaya di dunia belum tergantikan.
Menurut Bloomberg Billionaires Index, Elon Musk telah kehilangan kekayaan sebesar US$52 miliar atau sekitar Rp852,1 triliun sejak awal tahun.
Bahkan, jika ditarik dari pertengahan Desember 2024, kekayaan bersih raksasa teknologi itu bahkan telah turun lebih dari US$100 miliar atau Rp1.638 triliun, sekitar 25%, karena aksi jual saham Tesla.
Kemerosotan kekayaannya terjadi lantaran saham perusahaan mobil listrik miliknya, Tesla, anjlok 8% sebelum pasar tutup pada Selasa (25/2/2025) dan mengalami penurunan lebih dari 20% selama sebulan terakhir.
Nilai pasar Tesla sendiri sudah turun di bawah US$1 triliun untuk pertama kalinya sejak November 2024.
Penurunan saham Tesla juga merupakan dampak dari penurunan penjualan hingga 45% bulan lalu, terutama dari seluruh Eropa, meskipun kendaraan listrik populer di sana.
Baca Juga
Di samping itu, persaingan pasar mobil listrik, terutama dengan produk-produk dari China dan penurunan permintaan di AS, menjadi salah satu penyebab kemerosotan Tesla.
Selain itu, peran politik Musk yang cukup kontroversial di AS juga disebut menjadi salah satu penyebab longsornya saham Tesla, meskipun penyebab utamanya belum jelas.
Kendati kehilangan ribuan triliun, Musk tetap bertengger di posisi pertama orang terkaya di dunia dengan kekayaan bersihnya mencapai rekor US$347,8 miliar dalam daftar Bloomberg Billionaires Index.
Musk merupakan pemegang saham individu terbesar Tesla dan mengalami lonjakan kekayaan mencapai US$83 miliar setelah Hari Pemilihan Umum di AS pada akhir November.
Di samping kepemilikan saham Tesla, Musk juga mendulang kekayaan dari posisinya sebagai kepala eksekutif Tesla dan SpaceX, serta pemilik X dan CEO usaha lain, termasuk Neuralink, xAI, dan Boring Company.
Saat ini, dia juga mengawasi Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) dan telah melakukan sejumlah pemutusan hubungan kerja dan perampingan yang kontroversial di pemerintah federal, termasuk ribuan PHK di seluruh lembaga.
