Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Peraturan Upah Minimum Terbit, Gubernur Harus Buat Roadmap

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) menyatakan telah menerbitkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) No.7 tahun 2013 tentang Upah Minimum tertanggal 2 Oktober 2013.nn
Perkerja Pabrik Rokok/Antara
Perkerja Pabrik Rokok/Antara

Bisnis.com, JAKARTA--Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) menyatakan telah menerbitkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) No.7 tahun 2013 tentang Upah Minimum tertanggal 2 Oktober 2013.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar mengatakan peraturan ini merupakan bentuk tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) No.9 tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum dalam Rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja.

“Permenakertrans ini merupakan penegasan bahwa dalam penetapan upah minimum para Gubernur harus berdasarkan keputusan Dewan Pengupahan Daerah,” ujar Muhaimin seperti yang tertera dalam siaran persnya, Jumat, (18/10/2013).

Menurut Muhaimin, penetapan upah minimum nanti berdasarkan keputusan dewan pengupahan, tetap mengacu pada 60 komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah, demi mengoptimalkan keberlangsungan usaha dari tiap sektor industri khususnya industri padat karya, lanjutnya, akan fokus dalam mendorong Gubernur dalam penyusunan roadmap sebagai acuan untuk menetapkan besaran kenaikan upah tiap tahun.

“Oleh karena itu, permenakertrans ini mengatur agar gubernur  harus membuat roadmap upah industri padat karya agar dapat mengejar KHL. Roadmap itu yang digunakan  untuk menetapkan upah minimum padat karya yang dibedakan dengan industri lainnya,” kata Muhaimin.

Terkait dengan Roadmap, Muhaimin menghimbau kepada para Gubernur untuk segera membuat roadmap, agar industri padat karya secepatnya mendapatkan perlindungan, tidak terkatung-katung dan tidak kesulitan mengejar tingginya upah minimum di seluruh provinsi.       

Kemudian, dalam permenakertrans ini pun, Muhaimin menekankan penetapan upah untuk pekerja dengan sistem kerja borongan atau sistem harian lepas, di mana pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang telah ditetapkan.

“Bagi pekerja/buruh dengan sistem kerja borongan atau sistem harian lepas, upah rata-rata sebulan, serendah-rendahnya diberikan sebesar upah minimum yang dilaksanakan di perusahaan yang bersangkutan,” tukas Muhaimin. (C58)


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Andika Prawira
Editor : Ismail Fahmi
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper