Bisnis.com, JAKARTA--Menteri BUMN Dahlan Iskan menjagokan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Ignasius Jonan untuk menggantikannya menangani perusahaan milik negara pada kabinet presiden dan wakil presiden terpilih Jokowi-JK.
"Jonan itu sosok yang mumpuni. Saya doakan jadi menteri. Menteri apa saja," kata Dahlan usai menggelar halalbihalal dengan sekitar 300 direksi dan komisaris BUMN di Kantor Kementerian BUMN di Jakarta, Senin (4/6/2014)
Menurut Dahlan, kriteria yang menggantikannya kelak menjadi orang nomor satu di Kementerian BUMN adalah yang bisa membentengi perusahaan "pelat merah" dari intervensi politik, pengusaha, dan intervensi dari orang yang ingin menjarah BUMN.
"Jonan itu sosok yang berani, dan tidak bisa disogok maupun didikte oleh siapapun," ujarnya.
Tidak itu saja, katanya, sepak terjang Jonan di KAI dinilai juga sudah cukup menjadikannya layak duduk di posisi Menteri BUMN.
TUNGGU DITANYA PRESIDEN
Menanggapi wacana yang mencuatkan namanya belakangan ini sebagai calon kuat salah satu menteri dalam kabinet mendatang, Jonan mengatakan penunjukan sebagai menteri merupakan hak prerogratif Presiden.
"Nanti saja jawabnya. Soalnya yang 'nanya' kan bukan Presiden. Buat apa saya jawab," ujarnya seperti dikutip Antara.
Ditanya kesiapannya jika ditunjuk sebagai menteri, ia juga enggan menjawab.
Ia mengatakan akan menjawab pertanyaan tersebut jika yang bertanya adalah Presiden secara langsung.
Saat ini, beredar luas di dunia maya susunan kabinet bayangan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla, salah satunya mencuatkan nama Dirut PT KAI Ignasius Jonan.
Ignasius Jonan, pria kelahiran Singapura, 21 Juni 1963 tersebut, disebut-sebut calon kuat menjadi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan ada pula yang menilainya layak menjadi Menteri Perhubungan.
Seperti diberitakan Bisnis sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo menyatakan pengumuman nama anggota kabinet seyogianya setelah pelantikan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih yang dijadwalkan pada 22 Oktober 2014.
"Terkait soal penyusunan kabinet, menurut saya, nanti Oktober saja setelah pelantikan," ujarnya.
Tjahjo menegaskan bahwa penyusunan dan pengumuman nama anggota kabinet itu merupakan hak prerogatif Presiden, bukan bagian kerja dari Tim Transisi yang dibentuk Joko Widodo dan Jusuf Kalla.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
