Bisnis.com, JAKARTA - Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) melakukan pemulihan terhadap sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam kebijakan untuk pemulihan ekonomi nasional.
Menteri Koordinator Bidang Pereksoonomian Airlangga Hartarto mengatakan, dalam upaya memitigasi dampak pandemi dan juga meningkatkan momentum pertumbuhan ekonomi pemerintah menyiapkan sejumlah strategi.
Yang pertama, memulihkan kepercayaan publik dengan vaksinasi. Kedua dukungan dana penanganan covid yang meningkat.
Menurutnya dalam pandemi, sebanyak 82,9 persen UMKM terkena imbasnya, dan sebagian kecil masih tumbuh, dimana pemerintah mengalokasikaan dana untuk dukungan UMKM.
Berbagai stimulus juga dilakukan pemerintah bagi UMKM, seperti subsidi bunga, bantuan produktif usaha mikro, subsidi imbal jasa penjaminan (IJP), penempatan dana pada bank umum, dan insentif pajak untuk restrukturisasi kredit.
Khusus untuk pengusaha mikro pemerintah memberikan kebijakan KUR yang di 2021 memberikan subsidi sebesar 3 persen selama 6 bulan, penundaan pembayaran pinjaman pokok, relaksasi kebijakan KUR.
Bantuan lain adalah banpres produksi usaha mikro untuk pelaku usaha yang tidak sedang menerima kredit dari perbankan. Serta semi bansos kartu prakerja dimana salah satunya adalah UMKM yang terdampak pandemi covid, dengan berbagai pelatihan diharapkan mereka bisa kembali membuka lapangan usaha.
"Potensi digitalisasi Indonesia dimaksimalkan dan diproyeksikan, di mana nilai ekonomi digitalnya di tahun 2025 sebesar Rp 124 miliar," ujar Airlangga saat membuka webinar 'Meningkatkan Daya Saing UMKM: Arah dan Strategi Pengembangan dan Pemberdayaan' di Gedung Siti Walidah Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), dikutip dari kanal youtube TV UMS.
Dia mengatakan saat ini, sektor UMKM berkontribusi sebesar 61 persen atas produk domestik bruto (PDB) dari totl 42,2 juta UMKM yang terlibat. Ketua KPCPEN tersebut mengatakan, pemerintah mendorong peningkatan daya saing UMKM melalui gerakan Bangga Buatan Indonesia (BBI).
Airlangga juga mengeklaim, kehadiran UU Cipta Kerja dapat memberikan kemudahan lain bagi sektor UMKM. Kemudahan tersebut, di antaranya soal sertifikasi jaminan produk halal yang berdasarkan pada self declaration atau standar Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Airlangga menjelaskan, proses sertifikasi dengan kriteria tertentu ini tidak dikenakan pembiayaan.
Dengan sejumlah strategi ini diharapkan akan meningkatkan daya saing UMKM.
Sementara itu, Sekretaris Eksekutif I KPCPEN Raden Pardede selaku pemateri webinar, menyebut, beberapa kebijakan yang telah diberlakukan pada 2020, dilanjutkan untuk mengatasi pandemi saat ini. Utamanya untuk kembali menggerakan sektor UMKM.
"Program dilanjutkan seiring dengan dilakukannya vaksinasi untuk mendapatkan herd immunity atau imunitas kelompok. Dengan demikian, kegiatan-kegiatan kita bisa pulih kembali secara full tahun 2022,” ujar Raden.
