Bisnis.com, JAKARTA - Peran perempuan tak lagi bisa dipandang sebelah mata untuk mengangkat perekonomian nasional.
Menteri PPPA Bintang Puspayoga menyampaikan bahwa peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berperspektif gender merupakan salah satu agenda prioritas yang dimandatkan oleh Presiden RI.
"Hal ini karena partisipasi yang setara dari perempuan dan laki-laki merupakan kunci kesejahteraan suatu bangsa," tuturnya.
Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2023 mencatat bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan mencapai 54,4 persen, sedangkan laki-laki sudah mencapai 83,98 persen. Partisipasi kerja perempuan perlu ditingkatkan melalui pemberdayaan ekonomi.
“Ada 64 juta usaha mikro di Indonesia, dengan lebih dari setengahnya atau 60 persennya dimiliki dan dikelola oleh perempuan. Artinya, perempuan adalah penopang ekonomi nasional. Untuk mendorong keterlibatan lebih banyak perempuan dalam ekonomi nasional, kita butuh berkolaborasi salah satunya melalui pemanfaatan digital,” ujar Menteri Bintang.
Sementara itu, Wakil Direktur Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Tokopedia, Hilmi Adrianto, mengatakan, peran perempuan pelaku UMKM sangat esensial dalam perekonomian nasional.
Baca Juga
Terbukti dari data pemerintah bahwa dari total 65,5 juta UMKM, sebagai penyokong PDB Indonesia, sebanyak 64 juta adalah usaha mikro, dan lebih dari setengahnya dijalankan perempuan.
"Perempuan menggerakkan 34 persen usaha menengah, 50,6 persen usaha kecil dan 52,9 persen usaha mikro,” paparnya dalam konferensi pers, Rabu (12/7/2023).
Berkat upaya pemberdayaan perempuan oleh Tokopedia bersama para mitra strategis, animo perempuan dalam memulai dan mengembangkan bisnis di Tokopedia terus meningkat.
Hilmi mengungkapkan Tanjung Pinang, Balikpapan, dan Gianyar menjadi beberapa wilayah di Indonesia dengan kenaikan tertinggi jumlah perempuan penjual selama semester I/2023 dibandingkan semester I/2022, dengan rata-rata peningkatan hampir 1,5 kali lipat.
Riset LPEM FEB UI 2023 juga mengungkapkan bahwa penjual di Tokopedia mempunyai rata-rata dua pekerja dan lebih dari setengahnya atau 58,47 persen dari pekerja yang diberdayakan oleh penjual di Tokopedia adalah perempuan.
Dalam rangka mendorong pemberdayaan perempuan pelaku UMKM, Tokopedia berkolaborasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KemenPPPA RI) dan Uprintis (komunitas pemberdayaan perempuan UMKM) meluncurkan Modul Perempuan Maju Digital.
Modul ini dihadirkan untuk meningkatkan daya saing perempuan pelaku UMKM yang ingin memulai dan mengembangkan bisnis secara online.
Menteri PPPA Bintang berharap Modul Perempuan Maju Digital yang diluncurkan mampu mendukung pengentasan masalah akses digital bagi perempuan pelaku usaha di Indonesia.
“Ekonomi digital adalah masa depan dunia. Peluncuran modul ini diharapkan membantu meningkatkan keterampilan digital perempuan pelaku usaha sehingga bisa berdaya secara maksimal,” ujar Bintang.
Modul Perempuan Maju Digital dapat diakses secara gratis lewat Pusat Edukasi Seller Tokopedia. Modul ini juga disosialisasikan ke perempuan pelaku UMKM lewat Kelas Perempuan Maju Digital (KPMD) yang rutin diadakan di berbagai daerah di Indonesia.
“KPMD adalah turunan inisiatif Hyperlocal Tokopedia, yang bertujuan meningkatkan daya saing pelaku UMKM agar punya kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang, tanpa harus pindah ke Ibukota," imbuh Hilmi.
Di KPMD, Tokopedia bersama pemerintah provinsi dan kota, memberikan edukasi offline khusus bagi perempuan pelaku UMKM di berbagai daerah, seperti Medan, Bandung, Surabaya, Semarang, Solo, Yogyakarta, Bali dan akan terus merambah kota lain.
Selain KPMD, Tokopedia bersama pemerintah terus membantu perempuan pelaku UMKM mendapatkan izin usaha atau Nomor Induk Berusaha (NIB) secara online.
“Sepanjang 2022, Tokopedia dan pemerintah telah membantu lebih dari 5.000 pelaku UMKM, termasuk perempuan, mendaftar NIB,” papar Hilmi.
Ada pula fitur Bangga Lokal di halaman utama Tokopedia, yang berisi produk dari UMKM termasuk yang dijalankan perempuan, sekaligus sebagai upaya mendukung gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI).
