JAKARTA: Kebutuhan anggaran menjadi salah satu hambatan yang dihadapi pemerintah daerah di tengah gencarnya pembangunan infrastruktur.
Sebagai lembaga pemerintah, Pusat Investasi pemerintah (PIP) berkomitmen menyediakan alternatif pendanaan dalam mendukung percepatan pembangunan infratsruktur tersebut.
Untuk mengetahui peran, fungsi, dan hambatan yang sering dihadapi, Bisnis mewawancarai Kepala PIP Soritaon Siregar, seusai acara penandatanganan perjanjian investasi antara. PIP dan Pemprov Sulawesi Selatan di Makassar, belum lama ini. Berikut petikannya.
Bagaimana strategi PIP sebagai lembaga investasi yang berperan sebagai katalis dalam percepatan pembangunan infrastruktur di daerah, terutama dalam menyukseskan program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)?
Kami membiayai [pembangunan infrastruktur] dengan approach ada kebutuhan, lalu kami carikan biaya.
Di sini, kami berperan sebagai alternatif untuk mempercepat pembangunan proyek-proyek infrastruktur di daerah.
Mengapa alternatif? Intinya kami tidak mau mendahului, jadi kalau ada lembaga yang siap mendanai suatu proyek infrastruktur di wilayah itu, kami persilakan.
Kalau tidak ada yang siap mendanai, di situ baru kami masuk. Dengan demikian, kami itu alternatif yang bisa dijadikan pilihan.
Perlu diketahui, kami sangat proaktif dalam hal mendukung pembangunan infrastruktur daerah dengan membiayai proyek proyek infrastruktur dasar atau yang dapat dinikmati langsung oleh rakyat, seperti pembangunan jalan, jembatan, pasar, rumah sakit, dan listrik.
Kendati bersifat alternatif, ini adalah fasilitas yang bisa dimanfaatkan daerah.
Bagaimana membangun minat daerah untuk memanfaatkan fasilitas tersebut?
Sosialisasi. Itu yang terus kami lakukan. Sosialisasikan dan memberitahukan manfaatnya, termasuk memberikan edukasi lewat media massa.
Langkah-langkah ini bertujuan membangun minat daerah untuk memanfaatkan fasilitas tersebut.
Seperti yang sudah saya katakan, kami ini alternatif, pilihan yang bisa dimanfaatkan untuk mendanai pembangunan infrastruktur di daerah.
Sejauh mana minat daerah untuk memanfaatkan fasilitas tersebut?
Kalau dari pemerintah daerah, minatnya memang tinggi. Tapi ada beberapa hal yang menggerus minat mereka.
Pertama, salah satu persyaratan yang kami ajukan adalah laporan keuangan daerah minimal harus wajar dengan pengecualian (WDP).
Dengan persyaratan itu, sebetulnya sudah cukup. Nah, yang bikin pemerintah daerah agak grogi itu kalau laporan keuangannya disclaimer.
Kedua, masih ada salah persepsi soal dana alokasi umum (DAU), seolah-olah DAU itu jadi jaminan dari pinjaman. Padahal enggak.
Kami tegaskan, itu bukan jaminan. Ada kesalahan persepsi di sini, karena mereka persepsikan DAU dijadikan jaminan, mereka berpikir, kalau mereka tidak bayar pinjaman, seolah-olah bisa menyebabkan gaji mereka tidak terbayar.
Enggak mungkin dong gaji pegawai kita makan. Itu persepsi yang keliru. Dua hal itu yang menjadi alasan paling berat.
Jadi untuk para kepala daerah, mereka harus bisa menjelaskan kepada DPRD dengan sebaik-baiknya, sehingga pinjaman ini tidak diartikan sebagai suatu hal yang bersifat politis.
Dan yang juga penting, kalau persepsi keliru dari daerah bisa dihilangkan, saya rasa hambatan teknis tidak ada.
Apa dasar yang dipakai PIP dalam menyetujui pemberian pinjaman kepada daerah?
Kami memberikan pinjaman setelah melakukan analisa kelayakan terhadap kemampuan keuangan pemerintah daerah.
PIP juga melaksanakan analisa terhadap kelayakan proyek terkait.
Kami tidak ingin pinjaman itu salah sasaran dengan demikian sebelum menyetujui suatu pinjaman kepada pemerintah daerah.
Analisa kelayakan ini betul-betul dilakukan untuk menjamin dana yang disalurkan dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah itu sendiri.
Saya beri contoh pembangunan 10 ruas jalan dan satu jembatan di Provinsi Sulawesi Selatan. PIP memberikan pinjaman senilai Rp500 miliar untuk proyek tersebut.
Pinjaman ini berjangka waktu 5 tahun dengan bunga pinjaman 7,75% efektif per tahun.
Sebelum pinjaman ini disetujui, analisa kelayakan proyek hingga analisa kemampuan keuangan daerah dilakukan.
Dalam paparan konsultan pemerintah daerah, mereka jelaskan mengapa proyek ini penting sehingga perlu mendapatkan pendanaan.
Seperti yang diungkapkan konsultan pemda, penetapan 10 ruas jalan itu juga bukan asal-asalan.
Mereka membuat skala prioritas dari 45 ruas jalan di Sulawesi Selatan yang meliputi beberapa aspek seperti jumlah penduduk, kondisi jalan, asas manfaat, potensi unggulan dan lain-lain, sampai akhirnya dapat 10 ruas jalan itu.
PIP memahami situasi yang dihadapi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yakni terdapat disparitas antarwilayah akibat rendahnya aksesibilitas.
Peningkatan dan pengembangan jalan tentu akan memberikan manfaat terhadap masyarakat dan pertumbuhan ekonomi regional.
Campur tangan PIP sampai di mana?
Campur tangan kami bukan hanya sampai dana cair tetapi sampai selesainya proyek itu.
Caranya kami awasi dan kami kawal pelaksanaan perjanjian investasi itu. Jadi PIP tidak langsung lepas tangan setelah dicairkannya pinjaman itu.
Saya juga selalu meminta teman-teman media untuk mengawal perjanjian investasi tersebut dengan memantau proses pembangunan infrastruktur di daerah.
Kalau perlu minta hard copy atau soft copy dari pemaparan proyek yang disampaikan pemda atau konsultannya.
Dari situ kita bisa ikut mengawasi jalannya pembangunan proyek itu.
Dengan banyaknya success story di sejumlah daerah yang meminjam dari PIP, apakah bisa menggerakkan daerah lain untuk memanfaatkan fasilitas pinjaman tersebut?
Sangat bisa. Sekarang ini bagaimana kita melihat dan menceritakan kepada daerah bahwa kalau membangun sembari menyicil ke PIP dengan mereka membangun menggunakan uang sendiri, proses pembangunannya lebih cepat selesai.
Kalau mereka membangun sendiri, mungkin bisa 5 tahun baru jadi. Kalau dengan kami, kami bangunkan, mereka mencicil ke kami.
Manfaat pertama bukan lebih mudahnya, tetapi manfaat ekonominya bisa lebih cepat didapat oleh daerah itu sendiri.
Kalau daerah bangun dengan uang sendiri, belum tentu proyeknya bisa langsung selesai dalam jangka waktu yang cepat.
Semakin cepat proyek itu selesai, tentu manfaat ekonomi yang bisa didapatkan daerah terkait lebih cepat juga. (ra)
