Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Penerimaan CPNS, Presiden Terima Laporan Banyak Masyarakat tak Puas

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendapat banyak masukan dari masyarakat yang tidak puas mengenai penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Sumpah Penerimaan Pegawai Negeri Sipil/JIBI
Sumpah Penerimaan Pegawai Negeri Sipil/JIBI

Bisnis.com, JAKARTA--Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendapat banyak masukan dari masyarakat  yang tidak puas mengenai penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Karena itu, Presiden mengaku ingin mendengarkan laporan dan presentasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menyangkut pelaksanaan penerimaan CPNS yang dilakukan pada tahun anggaran 2013 ini.

 

“Saya mendapatkan banyak sekali masukan  dari masyarakat luas mengenai penerimaan CPNS ini . Ada yang puas, ada yang tidak puas. Kewajiban pemerintah untuk melakukan seleksi dan pengangkatan PNS baru itu sesuai dengan sistem, aturan dan kebutuhan negara dan pemerintah," kata Presiden SBY pada rapat terbatas di kantor Presiden, Jakarta, Jumat (7/1/2014) pagi seperti dimuat pada laman Setkab.

 

Presiden menegaskan sepanjang penerimaan CPNS dilakukan sesuai aturan, dan kebijakannya juga tepat, maka tentulah pemerintah akan mempertanggungjawabkannya.

 

Sebagaimana diketahui pada 2013 lalu, pemerintah melakukan rekrutmen CPNS besar-besaran dari jalur pelamar umum dan jalur tenaga honorer.

Untuk penerimaan CPNS dari jalur pelamar umum hasilnya telah diumumkan Panitia Seleksi Nasional (Panselnas), bahkan sebagian di antara mereka sudah ada yang memperoleh penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

 

Untuk penerimaan CPNS dari jalur tenaga honorer, khususnya tenaga honorer Kategori II (K2), yang semua direncanaan hasilnya akan diumumkan Selasa (5/2), ditunda hingga dalam waktu yang tidak terlalu lama akibat adanya masalah teknis.

Rapat Terbatas itu selain dihadiri oleh Wakil Presiden Boediono, juga dihadiri oleh seluruh Menko, Mensesneg Sudi Silalahi, Sekretaris Kabinet Dipo Alam, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin, dan para menteri terkait.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Ismail Fahmi
Editor : Ismail Fahmi
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper