LUKITA DINARSYAH TUWO: MP3EI itu not business as usual

JAKARTA: Program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang mencakup deretan rencana investasi di tiga bidang utama, yakni sektor riil, infrastruktur, SDM & Iptek telah berusia 1 tahun sejak diluncurkan pada 27 Mei 2011 lalu.Untuk mengetahui prospek dan perkembangan MP3EI di sektor infrastruktur, Bisnis mewawancarai Lukita Dinarsyah Tuwo, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas sekaligus Ketua Kelompok Kerja Konektivitas MP3EI. Berikut kutipannya: MP3EI sudah berusia 1 tahun, apa harapannya?    Saya kira, dengan ulang tahun pertama dan prestasi yang kita capai sekarang, saya optimistis MP3EI ini bisa mempercepat dan yang paling penting bisa memperluas pembangunan ekonomi Indonesia. Bukan hanya terkonsentrasi di Jawa, melainkan juga daerah-daerah lain yang bisa menjadi pusat pertumbuhan.Di balik pusat pertumbuhan itu adalah pemanfaatan sumber daya kita yang lebih optimal. Daripada menjual ekspor ke luar negeri dalam bentuk barang mentah, dengan MP3EI ini kita harapkan bisa meningkatkan nilai tambah sebelum kita menjualnya. Tentunya dengan MP3EI, kita ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah dengan potensi yang ada.Bagaimana signifikansi dengan MP3EI dan tanpa MP3EI?Pertama, yang pasti dengan MP3EI, koordinasi memang jauh lebih baik. Kedua, ada KP3EI [Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia] yang ketuanya Presiden dan Menko Perekonomian sebagai ketua harian. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan konektivitas MP3EI, koordinasinya bisa lebih mudah. Ketiga, dengan MP3EI, fokus mengalokasikan dukungan pemerintah makin jelas. Kita bisa memfokuskan mana yang memang pemerintah perlu masuk, mana yang harusnya BUMN bisa masuk, dan mana yang swasta. Kita juga dukung regulasinya. Dan selalu kita katakan, MP3EI itu not business as usual.Sejauh ini, prestasi apa yang sudah dicapai?Saya kira, tahun pertama sudah menunjukkan performa yang baik. Tahun yang kedua dan seterusnya, dengan kita mengatasi sejumlah tantangan, akselerasi MP3EI ke depannya akan bisa kita capai.Pertumbuhan ekonomi 7%-8% harusnya bisa lah. Tapi memang butuh kerjasama semua pihak, pusat, daerah, BUMN, dan swasta. Ada juga regulasi yang harus kita selesaikan, terutama lahan.Apa saja tantangan utamanya?Tantangan utama adalah pembebasan lahan. Permasalahan tanah ini bukan masalah yang mudah, karena terkait kawasan lindung, tata ruang, juga RT/RW yang harus menempuh pembahasan dengan parlemen. Terkait dengan kawasan hutan, kita juga punya komitmen melindungi kawasan hutan kita.Jadi kalau menurut saya, dalam hal ini [lahan] kita mungkin masih terkendala, tapi dalam hal yang lain itu sudah jauh lebih baik dengan adanya MP3EI.Selain lahan, apalagi tantangannya?Yang paling menghambat sih lahan. Kalau pembiayaan, financing, tidak terlalu menghambat. Berdasarkan pembahasan, BUMN dan swasta itu siap. Kalau swasta siap, perbankan akan siap. Dana dari luar pun siap.Kalau pemerintah memang terkendala ruang fiskal yang ada. Dari indikasi investasi infrastruktur Rp2.372,9 triliun sampai 2014, pemerintah itu sekitar Rp500 triliun. Pemerintah kan berinvestasi melalui APBN, misalnya dari budget-nya Kementerian PU, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian ESDM.Gambaran infrastruktur yang mau groundbreaking 2012 seperti apa?Akan ada 39 proyek infrastruktur yang rencana groundbreaking 2012 dengan total indikasi investasinya Rp195,94 triliun. Ada 7 proyek jalan, 4 bandara, 9 pelabuhan, 5 kereta api, 6 listrik, 1 proyek gas, 1 proyek ICT--backbone Palapa Ring bagian timur. Ini proyek infrastruktur kandidat groundbreaking 2012. Bagaimana infrastruktur di sektor energi?[Investasi di sektor] Energi pasti, banyak sekali inisiatif PLN sendiri maupun swasta melalui IPP (Independet Power Producer). Misalnya, pengembangan lapangan Migas Senoro dan Matindok, NGL Plant Sumatera Selatan, lapangan geothermal Tompaso, Lahendong, dan Kotambagu. Pelabuhan juga banyak, utamanya di Sumatera dan Kalimantan, paling banyak Sumatera. Yang mengerjakan kebanyakan pemerintah dan BUMN. Pemerintah mungkin yang kecil-kecil, yang besar PT Pelindo. Misalnya, perluasan pelabuhan Dumai dan pembangunan dermaga Merak VI. Dengan MP3EI yang baru setahun ini, apa sudah cukup cepat kita mengejar pembangunan infrastruktur dan konektivitas?Ya, kalau yang diharapkan oleh semua orang tentu sangat cepat sekali. Tapi kalau melihat kinerja pembangunan infrastruktur dari mulai krisis 1997 turun terus, makanya kita pernah terjadi backlog di listrik.Saya melihat dengan adanya MP3EI ini sangat positif. Akselerasinya berupa komitmen menyediakan anggaran, menyusun policy dan insentif. Itu sudah dilakukan. Kalau lihat per koridor, proyek infrastruktur masih menumpuk di koridor Jawa?Kalau proyek yang di Jawa, ada yang memang direncanakan sebelum MP3EI. Begitu kemarin launching MP3EI, mereka memang sudah siap mau jalan. Contoh, jalan tol Jakarta-Surabaya itu dari 1996 kan. Hanya terhambat isu pembebasan tanah dan kemampuan finansial investor, tapi desainnya sudah selesai.Kalau dilihat 1-2 tahun kelihatannya dari investasinya masih besar di Jawa. Tapi kalau dari sisi proyek yang saya identifikasi sudah banyak juga yang di luar Jawa seperti kereta api pengangkutan batubara di Kalimantan Timur, dalam 2 tahun, begitu tanah bebas, swasta langsung siap dengan uangnya.Dari list yang ada, saat kita mau ground breaking, ada juga beberapa hal yang belum sepenuhnya disiapkan. Terutama oleh pemerintah daerah soal kesiapan tanah. Pembebasan tanah ini relatif tidak besar, tergantung kapasitas pemerintah daerah di sana.Ada juga yang masih menghadapi masalah pada desain proyek dan detail enginering. Jadi pemerintah daerah yang di koridor, misalnya mengusulkan kawasan atau pembangunan jalan tol, tetapi kemudian belum siap dengan  project design-nya, mungkin sudah ada tapi masih harus dikaji lagi. Ini akan memerlukan waktu. Dalam MP3EI ada pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dukungan infrastruktur dari pemerintah seperti apa?Ada dukungan untuk yang sudah ditetapkan sebagai KEK ataupun kandidat KEK. Tapi tergantung sejauh mana komitmen pemerintah daerahnya. Komitmen dalam arti pembebasan tanah yang harus dilakukan Pemda.Dukungan infrastrukturnya seperti jalan dan pelabuhaannya. Ada jalan akses nasional dan jalan provinsi yang menjadi akses ke KEK. Pemda membuat komitmen juga supaya yang dari jalan nasional ke jalan provinsi terintegrasi sampai akhirnya masuk ke pelabuhan.Misalnya di KEK Sei Mangkei,  dari perkebunan ke pelabuhan ada jalan nasional yang harus dibangun pemerintah pusat, dan jalan kabupatennya harus dibangun pemerintah kabupaten. Di dalam kawasannya sendiri, pengelola dan investor swasta yang wajib membangun infrastruktur di dalam KEK.Jadi ada pembagian-pembagian yang di MP3EI ini kita ingin kemudian itu diharmoniskan dan dipadukan supaya selesainya bisa saling mendukung. Bagaimana peran pemerintah daerah?Ada beberapa kewajiban pemerintah daerah. Dalam pembebasan tanah, pemda harus menyediakan anggarannya dulu untuk pembebasan lahan. Melalui koordinasi ini kita bisa duduk sama-sama untuk saling terintegrasi langkah-langkah yang harus dilakukan. Misalnya, untuk beberapa pembangunan jalan tol di daerah. Pewawancara: Ana Noviani 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel