BISNIS.COM, JAKARTA--Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun ini mengalokasikan modal usaha atau startup capital bagi wirausaha pemula yang ditargetkan mencapai 2.160 orang dari 33 provinsi Indonesia.
Meliadi Sembiring, Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM, mengatakan dari seluruh jumlah itu sebanyak 1.500 di antaranya sudah menerima modal usaha melalui program Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) 2013 pada Maret.
Sejumlah 660 calon wirausaha lainnya yang ditargetkan lahir berasal dari wirausaha pemula daerah. Tepatnya dari 33 provinsi melalui sosialisasi yang dilakukan Deputi Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia dari instansi yang sama.
”Bantuan dana yang diterima calon wirausaha pemula sebagai modal awal usaha diperuntukkan khusus bagi usaha-usaha produktif. Sedangkan jumlah modalnya maksimal Rp25 juta,” ujar Meliadi Sembiring kepada Bisnis, Minggu (19/5/2013).
Deputi Bidang Pengembangan SDM sebagai penanggungjawab program, tetap bertugas mensosialisasikan gerakan kewirausahaan.
Kemudian Deputi Bidang Pembiayaan menyediakan permodalan awal yang bersumber dari dana bantuan sosial.
Menurut Meliadi, prosedur penetapan calon wirausaha pemula di daerah dimulai demean pengajuan calon, dan kemudian diseleksi Deputi Bidang Pengembangan SDM. Tahap berikutnya ada;ah seleksi danverifikasi calon wirausaha.
Selanjutnya hasil seleksi disampaikan kepada Dpeuti BIdang Pembiayaan untuk ditetapkan sebagai peserta program yang akan menerima startup capital.
Finalnya seluruh calon wirausaha dari daerah dituangkan dalam surat keputusan oleh Deputi Bidang Pembiayaan.
”Penyediaan dana yang diberikan kepada mereka, dengan satu ketentuan, yakni skala usaha mikro dan kecil. Artinya, peserta adalah wirausaha pemula dan calon wirausaha pemula yang akan merintis usahanya,” tutur Meliadi Sembiring.
Meski Deputi Pembiayaan untuk sementara menetapkan target wirausaha pemula sebanyak 660 orang, akan tetapi Deputi Bidang Pengembangan SDM, Prakoso Budi Susetio mengatakan, tetap berupaya meningkatkan targetnya lebih dari itu.
”Kami berupaya melakukan pendekatan dengan pemerintah daerah agar jumlah wirausaha di daerah mereka lebih besar dari target pemerintah. Jadi, kemungkinan ada partisipasi pembiayaan dari pemerintah daerah,” ungkap Prakoso.(yop)
