Bisnis.com, JAKARTA - Menjelang 100 hari terakhir masa kerja Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bakal mengebut serangkaian program kerja.
Menteri PANRB Azwar Abubakar mengatakan sederet program itu dikelompokkan dalam 4 poin besar. "Ini program bersama, ini menjadi legacy bersama. Enggak ada keraguan [program tak rampung]," katanya dalam jumpa pers, Selasa (1/7/2014).
Dia menguraikan keempat program itu. Pertama, mempercepat reformasi birokrasi dan menguatkan akuntabilitas kinerja. Langkah pertama yang akan dilakukan kementerian adalah dengan menyusun profil pelaksanaan reformasi birokrasi, baik di pusat dan daerah.
Profil ini bakal disusun dengan menggunakan data yang diinput instansi pemerintah. Selanjutnya tim evaluasi memvalidasi data itu. Kementerian PAN-RB juga akan menyusun peraturan untuk melaksanakan Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentag Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Kedua, Kementerian berencana untuk menguatkan kelembagaan dan tata laksana. Salah satu upayanya dengan menyusun Machinary of Government. MoG disusun untuk memberikan gambaran dan pertimbangan pada presiden terpilih tentang kementerian dan lembaga (K/L) yang diperlukan.
Kementerian PANRB juga akan menyusun serangkaian rancangan undang-undang tentang administrasi pemerintah.
Ketiga, Kementerian PAN–RB akan menekankan penerapan manajemen sumber daya manusia. Terkait poin ini kementerian akan menyelesaikan 19 rancangan peraturan pemerintah dan 4 peraturan presiden.
Selain itu Kementerian PAN-RB juga akan menggelar penerimaan calon pegawai negeri sipil dengan metode computer assisted test (CAT). Kali ini alokasi formasi CPNS sejumlah 100.000 orang.
Wakil Menteri PANRB Eko Prasojo mengatakan pemerintah menghemat anggaran dengan menggunakan sistem CAT, saat ditanya rinciannya kementerian PANRB mengaku tak merincinya. "Efisiensi sudah pasti tapi kita juga ingin mengembangkan transparansi dan objektivitas," katanya.
Keempat, Kementerian PAN–RB berencana mengevaluasi kinerja terhadap pelayanan dasar, terutama pendidikan dan kesehatan di seluruh kabupaten/kota di seluruh Indonesia. "Pelayanan oleh birokrat wajib bagus dan yang paling menyangkut kesejahteraan rakyat adalah pendidikan," kata Azwar.
Evaluasi ini mencakup 176.826 sekolah untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan SMA negeri untuk bidang pendidikan. Adapun untuk sektor kesehatan terdiri atas 9.655 puskesmas. Evaluasi tersebut ditargetkan rampung pada Agustus 2014. Adapun secara keseluruhan serangkaian program ini diproyeksikan selesai paling lambat Oktober tahun ini.
