Bisnis.com, JAKARTA—Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi mengajak pimpinan daerah dan aparatur sipil negara agar tidak terjebak dalam protokoler, dan harus responsif terhadap rakyat yang dilayani.
“Pimpinan harus mampu mengkoordinir kerja-kerja lintas sektor dan menerapkan langkah-langkah konstruktif,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (03/11).
Dia berharap segenap jajaran untuk saling bergotong royong dengan semangat kebersamaan. Meski begitu, pemimpin yang baik juga harus tidak segan-segan memberi teguran yang keras kepada aparatur negara yang tidak seirama dengan visi dan misi pemimpin.
Yuddy menilai sinergi itu mutlak diperlukan, karena tidak ada pekerjaan yang sempurna yang dilakukan oleh salah satu pihak saja. “Dinas satu dengan dinas lain harus kerjasama. Demikian juga antara walikota dan wakil walikota, serta Sekda,” imbaunya.
Sementara itu, Walikota Bogor Bima Arya mengungkapkan seluruh pejabat eselon 3 di jajaran Pemkot Bogor diwajibkan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Selain itu, dia juga mengaku gerakan penghematan pun sudah dijalankan.
“Untuk penyerapan, kami alokasikan kepada anggaran-anggaran belanja langsung ke masyarakat,” ungkapnya.
