Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah Indonesia tidak pernah mempunyai strategi komprehensif untuk mengatur dan meningkatkan kinerja aparat birokrasi, khususnya pegawai negeri sipil. Kondisi ini menyebabkan kesejahteraan PNS rendah sehingga memicu korupsi dan merusak kualitas layanan publik.
Menurut pemerhati dan praktisi sumber daya manusia Ivan Taufiza, pemerintah belum mempunyai cetak biru yang lengkap, mulai dari proses seleksi, penerimaan pengembangan, penghargaan sampai dengan masa pensiun.
“Kebijakan pemerintah masih bersifat reaktif, jangka pendek dan terpisah dari dimensi manajemen SDM di Tanah Air," kata Ivan, Rabu (17/12/2014).
Menurut dia, problematika PNS menyangkut multisektor, tetapi persoalan pokoknya akan bermuara pada isu politik, ekonomi, budaya dan manajemen SDM.
Dalam mencari alternatif solusinya, lanjut Ivan, sangat bergantung pada banyak faktor, seperti ketersediaan dana, pendidikan dan pelatihan, informasi dan kondisi pekerjaan. Prinsipnya, setiap faktor dan dimensi permasalahan tersebut memiliki hubungan yang erat.
Pertama, jelas Ivan, adalah korelasi antara faktor politik, sosial ekonomi dan keterlibatan para pemangku kepentingan dalam manajemen PNS.
Kedua, korelasi kebijakan yaitu bagaimana kondisi makro ekonomi, reformasi organisasi pemerintah yang terlibat dalam manajemen PNS, serta kebijakan PNS itu sendiri.
Ketiga, lanjutnya, korelasi sistem pendukung seperti sumber dan pengolahan informasi, kualitas PNS, sumber dana yang berhubungan dengan perencanaan dan implementasi manajemen PNS di dalam negeri dan luar negeri.
”Seluruh korelasi itu memiliki keterkaitan yang erat, bahkan beberapa di antaranya berdampak langsung terhadap kesejahteraan PNS,” kata Ivan.
Terkait dengan masalah PNS dan reformasi birokrasi, Ivan yang juga Ketua Ikatan SDM Profesional Indonesia (ISPI) akan menjadi salah satu pembicara dalam acara Meet and Greet the Minister yang menghadirkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi.
Pembicara lainnya adalah Paul Surprenant dan Satya Radjasa dari Mercer Consulting. Acara tersebut akan digelar besok, Kamis (18/12/2014), dengan mengangkat tema Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi dan Aparatur Negara serta Konteks Pembangunan Ekonomi Indonesia yang Efisien.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
