Kabar24.com, BOYOLALI - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan PT Bank Jateng memberikan bantuan kepada warganya yang berkategori kurang mampu berupa Kartu Jateng Sejahtera (KJS).
Penyerahan KJS kepada 12.764 Kepala Rumah Tangga (KRT) di Jawa Tengah masing-masing senilai Rp250.000 per bulan, atau senilai Rp3,19 miliar yang bersumber dari corporate social responsibility (CSR) Bank Jateng.
Secara simbolis, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyerahkan langsung KJS itu kepada warga penerima di sela sela Peringatan Hari Pangan Sedunia, di Boyolali, Jumat (28/10/2016).
“Penerima KJS adalah saudara kita yang dalam kategori tidak produktif, baik karena cacat dan/atau mendapat musibah penyakit kronis, dengan tingkat kesejahteraan rendah, yang belum memperoleh bantuan APBN/APBD,” terang Direktur Utama Bank Jateng, Supriyatno, Jumat.
Dia mengatakan kartu itu merupakan bagian dari program bank daerah untuk mengentaskan kemiskinan di Jateng. Menurutnya, warga yang menerima KJS sesuai dengan laporan pendataan masing-masing desa/kelurahan. Maka dari itu, pihaknya menyakini tidak ada tumpang tindih pemberian bantuan.
"Datanya valid. Kami tidak sembarangan memilih orang," katanya.
Supriyatno menyatakan perseroan akan mempertimbangkan penambahan data penerima KJS jika temuan lapangan ada beberapa orang yang belum menerima. Untuk saat ini, katanya, data itu akan dipergunakan dalam tiga bulan mendatang atau sampai akhir tahun ini.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menambahkan angka kemiskinan di wilayahnya saat ini tergolong masih tinggi. Dia menyebut, masih ada 15 daerah yang berada di zona merah atau di bawah persentase kemiskinan nasional maupun provinsi.
Ke 15 kabupaten tersebut adalah Kabupaten Blora yang tercatat sekitar 14,64%, Grobogan (14,87%), Cilacap (15,24%), Purworejo (15,44%), Klaten (15,60%), Demak (15,72%), Sragen (15,93%), Banyumas (18,44%), Banjarnegara (18,71%), dan Pemalang (19,27%).
Selain itu juga Purbalingga (20,53%), Brebes (20,82%), Rembang (20,97%), Kebumen (21,32%), serta Kabupaten Wonosobo (22,08%).
“Kemiskinan nomor satu, penanganannya harus bareng-bareng. Jangan ditunda," paparnya.
