----- “Musuh kita tidak hanya pesaing, tetapi juga birokrasi. Birokrasi mematikan inisiatif dan antusiasme karyawan.”
Bisnis.com, JAKARTA - “Musuh kita tidak hanya pesaing, tetapi juga birokrasi. Birokrasi mematikan inisiatif dan antusiasme karyawan.” ( Jack Welch – mantan Chairman dan CEO General Electric).
“Ibaratnya, kita dipagari tinggi sekali, seolah semua orang di birokrasi itu mau merampok,” ujar Gubernur Jakarta Joko Widodo soal banyaknya peraturan perundang-undangan yang membuat kinerja pemerintah tidak bisa efektif dan efisien.
Menurut Jokowi, langkah pemerintah provinsi membangun Ibu Kota kerap terbentur prosedur yang berbelit-belit. “Aturan malah membikin ruwet pekerjaan kami,” ujarnya.
Salah satu aturan itu, di antaranya yang menyangkut proses pengambil-alihan Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD) yang kini masih berstatus sebagai badan usaha milik Negara.
Perusahaan itu dinilai tak sehat, karena perseroan terlilit utang. Sementara, tawaran Pemprov DKI adalah untuk memanfaatkan lahan, pul, milik PPD, yang menjadi kebutuhan sebagai pul bagi bus ukuran sedang, seperti Metromini dan Kopaja.
Manajamen PPD nantinya juga disiapkan untuk mengelola kedatangan bus-bus baru pada akhir 2013. Prosedur pengambil-alihan itu tak mudah, seperti dikatakan oleh Ketua Komisi B DPRD Jakarta, Selamat Nurdin.
“Perlu proses paling tidak setahun. PPD harus dilikuidasi dulu, sesuai prosedur, sebelum aset dan pengelolaannya diambil alih oleh Pemda. Juga harus melalui persetujuan DPR, dan itu pasti lama,” kata Selamat.
Seorang kawan sesama profesi, yang memimpin sebuah grup bisnis, sangat dikenal karena salah satu gayanya, yang sebagian orang menyebutnya sebagai “ugal-ugalan”. Sebagai pebisnis yang pintar, sang kawan tidak cukup sabaran dalam bergerak. Dia cenderung untuk menerabas segala prosedur (birokrasi).
Baginya, pencapaian tujuan adalah hal utama. Sementara proses ke arah tujuan adalah hal yang – baginya – semuanya fleksibel. Nampaknya dia menganut pandangan Grace Hopper, seorang ilmuwan komputer dan Laksamana Marinir Amerika, “Bila menemukan ide bagus, jalankan dan terus maju. Jauh lebih mudah minta maaf daripada minta izin.”
BIROKRASI
Hakikatnya, birokrasi adalah hal yang diciptakan untuk tujuan-tujuan positif:
Pertama, melakukan pelayanan. Birokrat adalah para pelayan yang wajib melaksanakan fungsi pelayanan kepada para pelanggannya, yaitu “siapa saja yang menjadi proses berikut yang bersangkutan.”
Artinya, para birokrat harus menyadari bahwa mereka adalah bagian dari suatu business process. Mereka adalah bagian dari jalinan mata rantai ( value chain ), yang harus berjalan dalam kecepatan sinkron dengan mata rantai lainnya. Dalam hal ini berlaku falsafah: pelanggan adalah raja, dan kepuasan pelanggan adalah hal mulia.
Kedua, birokrasi adalah bagian dari fungsi pengendalian. Birokrat, dalam konteks ini, bertugas untuk memastikan bahwa titik-titik proses dalam wewenang mereka berjalan sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan. Mereka harus memastikan, bahwa penerapan (implementasi) aturan organisasi berjalan dengan benar, agar terjadi ketertiban dan keteraturan dalam praktek di lapangan.
Bahwa ternyata kemudian yang terjadi dalam praktek, para birokrat lebih cenderung melakukan fungsi kedua (fungsi pengendalian) dengan bobot yang lebih besar, itu adalah suatu fenomena lain. Secara sarkastis, orang menyebut birokrat semacam ini adalah birokrat yang taat azas menjalankan prinsip “kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah ?.”
Jack Welch, legenda pemimpin bisnis dunia, mantan CEO General Electric dikenal amat membenci birokrasi. Dia mengatakan, “Dunia ini bergerak sedemikian cepat, sehingga pengendalian menjadi kendala. Pengendalian memperlambat langkah kita. Musuh kita tidak hanya pesaing, tetapi juga birokrasi. Birokrasi mematikan inisiatif dan antusiasme karyawan.”
Menjadi pemimpin dan mengelola birokrasi ibarat kita menggenggam seekor anak burung. Kalau kita memegangnya terlalu kuat, sang burung bisa saja teremas, sesak nafas dan tewas. (birokrasi menjadi ruwet dan mematikan inisiatif dan antusiasme). Sementara, kalau kita memegangnya terlalu longgar, burung itu berpeluang lepas, terbang melayang ( terjadi chaos, kesemrawutan ).
Keluhan Gubernur DKI Joko Widodo sebenarnya bukan isu baru di negara ini. Birokrasi memang nampak galak dan menyesakkan, di satu sisi. Namun di sisi lain, sekali lagi, betapa kesemrawutan terjadi di pelbagai bidang. Semua itu aneh tapi nyata. Kesemrawutan dalam berlalu lintas – sebagai contoh - adalah hal yang secara nyata kita hadapi sehari-hari.
Salah satunya, betapa ‘hebatnya’ praktek uji kir kendaraan ( umum ) yang ada. Seolah tanpa ada prosedur pengujian ( birokrasi ), mobil-mobil angkutan umum – tanpa kelayakan standar kendaraan aman–bisa berlalu lalang, beroperasi dengan leluasa di jalanan ( dan terus memakan korban nyawa manusia ).
Sementara, kita juga tahu dan merasakan, bagaimana sulitnya mengurus pelbagai perizinan dalam kegiatan hidup sehari-hari. Mulai dari izin pembangunan rumah hingga perizinan untuk usaha. Nampak begitu ruwet, tidak adil dan tidak sesuai akal sehat ( izin untuk merenovasi rumah jauh lebih sulit dibandingkan membangun rumah liar).
Namun di penghujung bayangan keruwetan itu, ternyata semua oke-oke saja. Semua ‘aturable’. Asal bersedia merogoh kocek, semua gampang. Bila sudah demikian, birokrasi adalah formalitas, sekadar urusan kertas, bukan urusan praktek lapangan.
Menanggulangi tantangan ini, rasanya relevan apa yang diinginkan oleh Jack Welch ini, “Kita harus menyingkirkan segala sesuatu yang menghalangi jalan kita untuk menjadi informal, cepat dan tidak terbatas.”
Namun, pameo meminta maaf lebih mudah daripada meminta izin, secara legal bukanlah hal yang disarankan. Bahkan pula, secara etika organisasi, pelanggaran izin kemudian disusul dengan permintaan maaf berpotensi menumbuhkan luka psikologis bagi pelbagai pihak, termasuk pejabat yang wewenangnya diterabas. Pelanggaran prosedur – oleh para komandan – juga akan menjadi contoh buruk bagi masyarakat.
Jangka pendek, yang paling mungkin dilakukan adalah melakukan kesepakatan dengan segenap mata rantai yang terlibat untuk mengambil sikap bersama. Perlu mengambil sikap bersama untuk membangun sense of urgency, suatu semangat untuk bertindak cepat.
Bila dari mata rantai itu ada yang menolak bersepakat, silahkan untuk dikembalikan kepada pemberi mandat kekuasaan, dalam bidang pemerintahan adalah rakyat, melalui DPRD maupun secara langsung melalui pelbagai media yang ada. Untuk jangka menengah dan jangka panjang, kajian terhadap pelbagai aturan memang harus dilakukan kembali.
Pembangunan adalah suatu proses pembelajaran yang memerlukan stamina kuat, nafas panjang dari segenap pemimpin bangsa ini. Termasuk pembelajaran bagaimana membangun birokrasi yang efektif, yaitu birokrasi yang melayani sekaligus melakukan pengendalian. Suatu proses yang harus dimulai dengan salah satu pola pikir yang benar: Betapapun, lebih baik untuk meminta izin daripada sekadar meminta maaf sesudahnya. Bukan sebaliknya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
