Bisnis.com, JAKARTA - Berdasarkan dari laporan platform perbankan cloud Mambu, diketahui bahwa lebih dari separuh UMKM di Indonesia tidak mendapatkan pendanaan yang memadai jika ada.
Laporan ‘Small business, big growth’ melakukan survei lebih dari 1.000 pemilik UMKM di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, yang mendirikan perusahaan dan mengajukan pinjaman dana usaha dalam lima tahun terakhir.
Dalam laporan tersebut, diketahui bahwa sebesar 57 persen UMKM terpaksa mengandalkan modal pinjaman dari teman dan keluarga. Kemudian sebesar 41 persen UMKM menggunakan dana pribadi dalam memulai bisnis mereka.
UMKM yang juga tidak memperoleh dana usaha yang cukup, diketahui sebesar 37 persen mengalami kesulitan arus kas, 37 persen tidak dapat meluncurkan produk atau layanan baru dan 35 persen kesulitan mengangsur kembali pinjaman kepada kreditur.
Kemudian di lain sisi, hampir seluruh UMKM Indonesia (93 persen) mengaku siap berganti pemberi pinjaman untuk mendapatkan kemudahan modal pinjaman.
Pertimbangan UMKM dalam Memilih Pinjaman
Berdasarkan survei, suku bunga rendah menjadi petimbangan utama bagi 95 persen UMKM dalam mengambil keputusan.
Baca Juga
Selain itu sebesar 93 persen UMKM menghendaki proses pengajuan yang cepat. 86 persen juga menginginkan jadwal pelunasan yang berjangka waktu lama. Kemudian, sebesar 92 persen UMKM Indonesia juga ingin proses keputusan pinjaman lebih cepat.
Para UMKM juga cenderung tertarik dengan persyaratan agunan yang ringan atau bahkan agunan, dan menghendaki syarat pinjaman yang lebih fleksibel.
“Pelaku bisnis yang berusaha meningkatkan skala usahanya dengan cepat dan juga cekatan dalam menangkap peluang, sering kali terbentur oleh proses pengajuan pinjaman yang berbelit-belit dan menguras tenaga. Proses pemberian pinjaman saat ini yang lamban dan tidak efisien, tidak lagi cocok dengan tren digital saat ini yang bergerak pesat dan dinamis.” Ucap Richard Lim, CEO Retail Economics.
Kemudian, jika melihat kendala paling umum di seluruh dunia dalam kalangan UMKM, secara berurutan adalah modal awal yang tidak memadai, urusan birokrasi dan administrasi dalam proses peminjaman yang bertele-tele, dan arus kas yang tidak dipertimbangkan secara matang.
